SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu – Sejumlah Pejabat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) tetap melakukan perjalanan dinas, walaupun Sulteng sedang mengalami defisit anggaran sebesar Rp257 miliar tahun 2025. Semestinya, pejabat ini sadar untuk melakukan efisiensi anggaran karena negara sedang bangkrut.
Bergerombol pejabat ini berangkat ke Jakarta dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Hidayat Pakamundi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Akris Patta, dan Kepala Dinas Pendidikan Sulteng Yudiawati Windarrusliana, melakukan perjalanan dinas konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (19/2/2025).
Baca Juga:
Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas, Pemerintah Siapkan Strategi Komprehensif
Pakamundi dan Windarrusliana tidak merinci siapa saja nama-nama pejabat yang berangkat ke Jakarta ini. Dan juga, kedua pejabat tinggi Sulteng ini tidak bersedia merinci berapa anggaran biaya yang dihabiskan, dengan alasan tidak mengetahui rincian pemakaian.
Rombongan perjalanan dinas ini ada sekira 30 orang dengan sumber dana APBD 2025 di dinas masing-masing. Padahal, jauh hari sebelumnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, melarang kegiatan perjalanan dinas untuk konsultasi, rapat di hotel, studi banding, dan sejumlah kegiatan seremonial yang dapat dilakukan melalui zoom maupun telepon guna efisiensi anggaran.
“Saya mohon pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan dinas, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis (24/10/2024).
Baca Juga:
Resmi! THR Aparatur Negara Mulai Dicairkan 17 Maret, Gaji ke-13 Menyusul di Juni
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, mengatakan, kunjungan kerja (Kunker) adalah konsultasi dengan kementerian di jakarta, sebenarnya dapat dilakukan melalui virtual ataupun telepon.
Komisi IV DPRD bersama BPBD Provinsi Sulteng saat beraksi foto seusia berkonsultasi dengan BNPB di Graha BNPB, Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timur, Rabu (19/2/2025), [SULTENG.WAHANANEWS.CO / Awiludin M Ali / DPRPD Sulteng]
“Namun, karena kegiatan ini sudah direncanakan dan sudah dianggarkan jauh waktu maka tetap harus dilaksanakan, sebab anggaran yang sudah ditetapkan tidak dapat digunakan untuk hal yang lain. Ada mekanisme yang mengatur,” ujar Hidayat kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO di Gedung DPRD, Jalan Sam Ratulangi No.80, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Sulteng, Selasa (11/3/2025).
Sebut Pakamundi, Konsultasi Komisi IV dengan BNPB dan Kemendikdasmen anggaran sudah tersedia di APBD) Sulteng 2025.
“Sehingga, kami harus jalankan,” dalih Hidayat bersikukuh.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sulteng ini menegaskan, bahwa kinerja DPRD harus lebih banyak kunker ke lapangan misalkan, reses, monitoring, evaluasi kinerja, dan konsultasi dengan instansi pemerintah.
“Setiap anggota tidak dapat diwakili, sebab masing masing punya tanggung jawab terhadap konstituen, berbeda dengan pejabat struktural di dinas boleh diwakili pimpinannya. Semua Anggota Komisi IV ikut rombongan kunker ke Kementerian BNPB untuk melakukan konsultasi. Menurut saya ini penting karena terkait sejumlah usulan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sulteng yang harus segerah dilaksanakan. Kemudian, termasuk soal korban bencana Palu, Sigi, dan Donggala pasca-28 September 2018 yang sampai saat ini masih ada yang tinggal di hunian sementara, kami konsultasikan dengan BNPB,” ungkapnya.
Kemudian, kata Pakamundi, berlanjut ke Kementerian Pendidikan. Menurutnya, pendidikan menjadi penting lantaran berkaitan dengan program utama Gubernur Sulteng yang baru, Anwar Hafid – Renny Lamadjido. Prioritas program utama adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis.
“Karena itu, kami undang dinas terkait untuk mendampingi, karena mereka yang melaksanakan teknis di lapangan. Saya melihat Gubernur kita yang baru ini punya cita-cita besar untuk mensejahterakan masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan gratis. Olehnya itu, kami berupaya untuk menyelaraskan program ini dengan pemerintah pusat,” tutur Pakamundi.
Di akhir wawancara, politisi Partai Demokrat itu mengatakan, sangat setuju dengan program efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.
“Saya sangat setuju dengan program efisiensi anggaran ini, selaras dengan ke keinginan Gubernur kita, kami berharap pemerintah dapat mengurangi kegiatan yang tidak penting supaya anggaran dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis di Sulteng,” pungkas Hidayat Pakamundi.
Sementara itu, Kepala Dinas pendidikan Sulteng Yudiawati V Windarrusliana, mengakui ikut rombongan Komisi IV DPRD saat kunker ke Jakarta itu.
“Iya betul, kami diundang untuk mendampingi Komisi IV dalam rangka menyelaraskan, kolaborasi, dan sinergitas program pusat dengan daerah, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Sulteng, Selain itu kami juga konsultasi berkait penyusunan Peraturan Gubernur perihal Pendidikan tahun 2025,” jawab Nun melalui telepon seluler, Rabu (12/3/2025).
Berbeda dengan Windarrusliana, Akris Petta tidak menanggapi permohonan SULTENG.WAHANANEWS.CO untuk klarifikasi.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
