Sulteng.WahanaNews.co, Palu - Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) menyatakan bahwa konsolidasi tanah di Kota Palu bertujuan untuk mendukung pemulihan pascabencana melalui pembangunan infrastruktur aksesibilitas lainnya.
"Konsolidasi tanah bukan hanya membangun kembali apa yang rusak akibat bencana, tapi juga menata akses jalan, pembuatan jalan, saluran air termasuk kawasan hunian baru atau hunian tetap (huntap), " kata Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Minggu (28/4/2024).
Baca Juga:
Kementerian PU Komitmen Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Demi Kesejahteraan Rakyat
Ia menjelaskan program konsolidasi tanah dilakukan pihaknya di daerah ini untuk memberikan penguatan terhadap masyarakat terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi pada 2018 supaya mereka memiliki tempat tinggal yang layak.
Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi lintas sektor, di mana Kementerian ATR bertugas mengeluarkan alas hak kepemilikan tanah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun infrastruktur hunian dan pemerintah daerah (pemda) bertugas menyiapkan lahan.
"Konsolidasi tanah membutuhkan waktu cukup panjang hingga penerbitan sertifikat sebagai legalitas kepemilikan suatu bidang tanah, " ujarnya.
Baca Juga:
Terapkan Environmental Remediation, Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta
Dalam kunjungan kerjanya, AHY menyerahkan sertifikat tanah kepada warga pemilik huntap di Palu sebanyak 655 sertifikat dari 1.102 sertifikat diterbitkan BPN.
Di kesempatan itu ia juga berterima kasih kepada Pemda setempat karena telah konsisten mengawal kegiatan konsolidasi tanah.
Termasuk mengingatkan warga pemilik huntap di Kota Palu agar menjaga sertifikat tersebut, sebab sertifikat tanah sangat berharga.
