SULTENG.WAHAHANANEWS.CO, Kota Palu– Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPK RI) Harsono Bareki, menyebut Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid, yang dijuluki "Gubernur berani" tenyata takut menolak permintaan dana hibah Kejati Sulteng sebesar Rp4 miliar guna pembagunan klinik mewah Kejati Sulteng, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur.
Ironisnya lagi kata Harsono, Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulteng) memberikan hibah tersebut pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Sulteng) dalam kondisi defisit akibat efisiensi anggaran.
Baca Juga:
DPRD Jambi Sidak PT Usaha Mitra Batanghari, Diduga Sebabkan Pencemaran Sungai dan Ganggu UMKM
Semestinya, Anwar Hafid, tidak menyetujui permintaan dana hibah yang bersumber dari APBD sekalipun itu permintaan dari Kejati, sebab kebutuhan masyarakat harus lebih diutamakan.
Kata Harsono, Anggaran yang melekat pada Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air (Cikasda) Sulteng itu sejak awal diperuntukan membangun infrastruktur jalan lingkungan untuk mempercepat perekonomian masyarakat maupun irigasi guna ketahanan pangan.
Namun apa lacur, justru Pemprov Sulteng lebih mengutamakan pembangunan klinik mewah Kejati Sulteng.
Baca Juga:
Ketua DPRD Kulon Progo Apresiasi Program Prorakyat Pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran
Padahal, lanjut Harsono, Presiden Prabowo dalam setiap kesempatan senantiasa mengingatkan kepada pemerintah daerah agar hemat menggunakan anggaran dan lebih mengutamakan membangun infrastruktur yang bersentuhan lansung terhadap kebutuhan masyarakat, utamanya ketahanan pangan.
“APBD Sulteng sudah cukup besar dialokasikan untuk kesehatan melalui program berani sehat, tapi kenapa anggaran untuk ketahanan pangan dan jalan lingkungan masih dialihkan untuk membiayai fasilitas mewah Kejati,” ujar Harsono Bareki, kepada SULTENG.WAHANANEWS.CO, Jumat (22/8/2025).
Ketua LAKPP RI Sulteng Harsono Bareki (foto istimewa) [SULTENG.WAHANANEWS.CO / Awiludin Moh Ali]
