SULTENG.WAHANANEWS.CO, Kota Palu– Mahasiswa Universitas se-Kota Palu bersama masyarakat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), di Jalan Dr Samratulangi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Senin (25/8/2025).
Dalam aksi tersebut gabungan orator Silih berganti dengan lantang meneriakkan sejumlah tuntutan isu nasional. diantaranya: 1) Tolak RUU KUHAP, 2) Bubarkan DPR, 3)Evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah, 4) Tolak alih fungsi lahan ke pertambangan, 5) Segera sahkan RUU Perampasan Aset, 6) Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia, 7) Menagih 19 juta janji lapangan pekerjaan, 8) Jaminan sosial untuk perempuan dan anak, 9) Tolak kenaikan gaji DPR, 10) Naikkan gaji Guru, 10) Tolak program MBG (Makan Bergizi Gratis), 11) Tolak kenaikan harga beras, 12) Evaluasi kebijakan ekonomi hijau dan hilirisasi.
Baca Juga:
Tapteng Merayakan 80 Tahun: Antara Ketergantungan Dana Pusat dan Potensi yang Belum Tergali
Salah seorang orator aksi dari anggota jaringan International Association of Democratic Lawyer Perserikatan Bangsa Bangsa (IADL - PBB) Perwakilan Indonesia Moh Raslin, membongkar dugaan praktik-praktik kejahatan para Anggota Legislatif (Aleg DPRD) Provinsi Sulteng.
Dalam orasinya, Raslin menyebut bahwa DPR sebagai representasi masyarakat untuk mengawasi APBN/APBD, tidak lagi berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat, Akan tetapi justru berorientasi pada kepentingan bisnis proyek.
“DPR melakukan praktik tawar-menawar (bargaining) proyek saat pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama eksekutif,” teriak Moh Raslin dengan lantang, di depan Kantor DPRD Sulteng.
Baca Juga:
DPRD Jambi Sidak PT Usaha Mitra Batanghari, Diduga Sebabkan Pencemaran Sungai dan Ganggu UMKM
“DPR diduga menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan modus mengatasnamakan aspirasi masyarakat atau disebut dengan pokok pokok pikiran (pokir),” ucap Raslin.
Padahal kata Raslin, proyek proyek pokir tersebut diperjualbelikan
“Dan Ironisnya lagi, alat - alat pertanian yang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat justru diperjualbelikan kepada kelompok tani, proyek proyek pokir DPR dikerjakan oleh koleganya, anaknya, stafnya dan orang orang dekatnya,” ungkap Raslin.
Hal itu menurut Raslin, berdasarkan temuan KPK sejak tahun 2023 sampai 2024 dan hasil investigasi dirinya bersama media Nasional SULTENG.WAHANANEWS.CO.
Data temuan Korsup KPK sejak tahun 2023 menemukan penyalahgunaan proyek pokir DPRD Sulteng, Kamis (10/10/2024) [SULTENG.WAHANANEWS.CO / Awiludin Moh Ali / Direktorat Korsup KPK]
Lebih Lanjut Raslin, menyoroti sikap para Aleg DPRD Sulteng yang telah mendapatkan gaji dan tunjangan besar, Akan tetapi jarang masuk kantor.
Sementara Guru honorer yang bekerja tiap hari mencerdaskan anak bangsa namun hanya digaji sebesar Rp300 ribu per bulan.
"Apa kerja para wakil kita yang duduk di kursi empuk didalam kantor ini, gaji besar, tunjangan besar tapi kerja kaga, lebih baik DPR dibubarkan saja karena jadi beban negara, dan gajinya diberikan kepada guru- guru honorer yang berjuang mencerdaskan anak bangsa," tegas Raslin dalam orasinya.
Literasi SULTENG.WAHANANEWS.CO, Praktik- Praktik permainan proyek pokir para Aleg DPRD terpantau kongkalikong dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulteng.
Adapun modus praktiknya, Setiap Aleg DPRD mengajukan pokir kepada Pemerintah Pemprov Sulteng saat pembahasan dan penetapan RAPBD, kemudian proyek - proyek pokir tersebut dikerjakan oleh orang yang ditunjuk oleh para Aleg DPRD pemilik pokir, diantaranya: Anaknya, Stafnya dan orang orang terdekatnya.
Tampak Kerusakan pagar Kantor DPRD Sulteng Pasca demo menuntut pembubaran DPR, Selasa (26/8/2025) [SULTENG.WAHANANEWS.CO / Awiludin Moh Ali]
Pantauan SULTENG.WAHANANEWS.CO, Gabungan Aksi demo di depan Kantor DPRD Sulteng menurunkan sekira 3000 massa sejak pukul 11.30. Namun, tiba - tiba situasi berubah menjadi tegang saat sejumlah massa memaksa menerobos pagar Kantor DPRD Sulteng hingga terjadi bentrok antara massa dengan polisi,
Tiga orang polisi dan satu orang mahasiswa terluka dilaporkan dalam peristiwa tersebut. Selain itu, sejumlah fasilitas pagar Kantor DPRD mengalami kerusakan.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
