Fadil, Ketua Pengurus Unit Kerja FSPIM, menyebut banyak buruh di-PHK sepihak tanpa ada perlindungan. Bahkan ada yang sudah berjuang dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke Jakarta untuk menyelesaikan perselisihan, namun hasilnya tetap sama: tetap di-PHK.
"Nasib dan perjuangan mereka seperti menabrak tembok besar. Ini sangat berdampak pada kehidupan keluarga mereka," ujar Fadil dengan nada kecewa.
Baca Juga:
Efek Harga Plastik “Terbang”, Ancaman PHK Massal Menanti di RI
Satgas PHK Dinilai Gagal
Fadil secara khusus menyoroti janji pembentukan Satgas PHK yang digaungkan Presiden Prabowo. Menurutnya, satgas itu gagal melindungi pekerja di lapangan.
"Saya menilai pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah, terlebih Gubernur Sulawesi Tengah yang dulu menjanjikan satgas ketenagakerjaan, sampai sekarang tidak ada kabar dan kejelasannya," imbuhnya.
Baca Juga:
Pengakuan CEO Klarna: AI Hemat Memang Biaya tapi Tak Dongkrak Produktivitas
Tuntutan: Presiden Harus Bersikap Tegas
Atas kondisi ini, FSPIM dan KPBI mengutuk keras sistem perusahaan yang dinilai bobrok dalam memperlakukan buruh. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di seluruh Indonesia, termasuk di Morowali.
"Cukup sudah buruh dijadikan korban efisiensi. Kami butuh kepastian kerja, bukan surat PHK," tutup pernyataan sikap FSPIM-KPBI.
