Sulteng.WahanaNews.co, Sigi - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), membangun koordinasi dan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten itu."Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan primer, penting upaya preventif dengan dukungan inovasi dan pemanfaatan teknologi," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat saat kegiatan sosialisasi Integritas Layanan Primer (ILP) Kabupaten Sigi, Kamis (2/5/2024).
Dia mengemukakan ada tiga strategi dalam integritas layanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, pemberdayaan individu dan masyarakat, serta kebijakan dan aksi multisektor.
Baca Juga:
Pemkab Buol Tingkatkan Layanan Kesehatan Lewat Pengelolaan Posyandu di Sulawesi Tengah
"Ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sigi," ucapnya.
Nuim menambahkan kegiatan dengan melibatkan beberapa instansi pemerintah dan akademisi dari perguruan tinggi dapat menciptakan sinergi yang optimal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
"Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang tinggi, diharapkan terwujudnya pelayanan kesehatan yang merata, efektif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah itu, Kita harus mencari inovasi-inovasi yang dapat memudahkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:
558 Posyandu di Aceh Timur Aktif Layani Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Upaya Kesehatan Masyarakat Dinkes Sigi dr. Adheleide Krisnawati Borman menuturkan wilayah Sigi untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dilaksanakan di 19 puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan, 176 desa, 47 puskesmas pembantu, 131 Pos kesehatan desa dan polindes.
"Masih terdapat desa di Kabupaten Sigi yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dalam bentuk puskesmas pembantu (pustu) maupun poskesdes dan 296 posyandu aktif dari 356 posyandu yang ada," kata dr. Adheleide.
Ia berharap pemerintah daerah bersama OPD lainnya dapat bersama-sama menerapkan transformasi pelayanan kesehatan primer di kabupaten itu.
"Maka dari itu pemerintah melakukan transformasi pelayanan kesehatan primer, sistem ini tidak dapat dijalankan hanya melalui puskesmas dan jaringannya akan tetapi memerlukan peran serta pemerintah daerah setempat untuk dapat diimplementasikan," tutur dr. Adheleide.
[Redaktur: Patria Simorangkir]
