Muhidin juga menyinggung soal anggaran banyak mengalir ke desa-desa se Indonesia.
“Kesempatan usaha sekarang banyak di desa, contohnya makan bergizi gratis (MBG) anggarannya tahun ini (2025) mencapai Rp171 triliun, dan tahun 2026 naik mencapai Rp300an triliunan atau mengalami kenaikan sekitar 50 persen,”ujar wakil ketua Banggar DPR RI itu.
Baca Juga:
Polisi Selidiki Pengurus Panti Diduga Cabuli Anak Asuh hingga Hamil di Batam
Menurutnya, di desa anggara negara beredar banyak, karena untuk biaya belanja hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan pangan Hanya saja harus bermitra dengan koperasi merah putih (KMP).
"Karena pembelian atau penjualan pangan masyarakat di desa melalui koperasi. Bahkan Presiden meminta koperasi pinjam uang ke bank untuk membeli hasil-hasil produksi masyarakat desa,”tuturnya.
Muhidin mencontoh hasil-hasil produksi masyarakat di desa diantaranya hasil-hasil pertanian, perkebunan, seperti Padi, cabe, sayur mayur, jagung, beras, ayam dan pangan lainnya yang menjadi kebutuhan nasional maupun daerah.
Baca Juga:
Ciptakan Ketahanan Pangan, Pemdes Sidikalang Gelar Musdesus
Terkait dengan pemberdayaan kontraktor lokal yang semakin kompetitif dalam mendapatkan paket-paket proyek yang berpusat di Balai, Muhidin Said menyarankan Gapensi menyurat ke BPJN dan BWSS III Sulteng di Kota Palu.
Sebelum mengadu ke Anggota DPR RI, Pengurus Gapensi Sulteng sebelumnya juga telah melakukan konsolidasi dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid, terkait peran Gapensi dalam pembangunan di Sulteng.
Dalam Pertemuan itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid didepan pengurus Gapensi Sulteng berkomitmen memberdayakan pengusaha lokal, di Kantor Gubernur, Jalan Sam Ratulangi, Kota Palu, (11/7/2025).
