SULTENG.WAHANANEWS.CO, Morowal— Ratusan massa dari Aliansi Peduli Morowali dan Ikatan Pengurus Pelajar Kabupaten Morowali mengepung Kantor Bupati Morowali pada Senin (6/7/2026)
Aksi tersebut dipicu kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan sejumlah janji yang belum direalisasikan.
Baca Juga:
Aliansi Pemuda Ende Dorong Jane Natalia Maju Cawagub NTT
Dalam orasinya, massa menyoroti empat persoalan utama: keterlambatan pembayaran gaji guru selama tiga bulan, anggaran hibah Puluhan miliar ke instansi vertikal hingga APBD senilai lebih dari Rp800 miliar yang mengendap, minimnya perhatian kepada petani dan nelayan, serta timpangnya pertumbuhan ekonomi UMKM.
Bangunan Mewah Tapi Guru Lapar
Seorang orator dari atas mobil komando menyoroti prioritas pembangunan yang dinilai tidak seimbang.
Baca Juga:
Aliansi Aktivis Jabar Tuntut Pengusutan Dugaan KKN Di Dinas PSDA Jawa Barat
“Fokus kepada bangunan tapi lupa kepada sumber daya manusianya,” ujarnya.
Ia menegaskan, percuma membangun gedung sekolah mewah jika kesejahteraan guru diabaikan. Berdasarkan informasi yang disampaikan massa, gaji guru baru dicairkan menjelang Lebaran setelah tertunda tiga bulan.
“Dalam Islam, seseorang yang bekerja sebelum keringatnya habis harus diberikan hak-haknya,” tambahnya.
Tuntutan kemudian mengerucut kepada Bupati Morowali, Iksan Abdul Rauf. “Ini bukan urusan personal. Ini tanggung jawab moral dan sosial Bupati,” tegasnya.
Anggaran Mengendap Dinilai Gagal Perencanaan
Taufik, perwakilan Aliansi Peduli Morowali, menyebut anggaran hibah sekitar Rp800 miliar lebih yang belum terserap bukan prestasi, melainkan bukti kegagalan.
“Itu adalah kegagalan nyata dalam perencanaan,” kata Taufik.
Menurutnya, kegagalan itu meliputi tiga aspek: perencanaan pembangunan, tata kelola birokrasi, dan manajemen pemerintahan daerah.
Dampaknya dirasakan langsung oleh petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, tenaga honorer, hingga pekerja harian.
“Jangan pernah menjadikan masyarakat sipil sebagai objek dari kegagalan pengelolaan di daerah. Uang rakyat harus dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat Morowali,” ujarnya.
Petani dan Nelayan Merasa Ditinggalkan Ketua Ikatan Pengurus Pelajar Kabupaten Morowali turut menyuarakan keluhan. Ia menuding Bupati lebih banyak melakukan kegiatan seremonial seperti kunjungan dan dokumentasi di media sosial.
Padahal di lapangan, persoalan di desa terus menumpuk. Di wilayah Bungku Tengah, Solongsa, dan Solongsa Jaya, petani mengeluhkan sulitnya akses BBM untuk alat pertanian, terbatasnya pupuk subsidi, alih fungsi lahan padi, serta adanya dugaan aktivitas tambang ilegal yang tidak sesuai SOP.
“Daerah ini hanya bertumpu pada satu sektor industri. Padahal pertanian dan nelayan sangat substansial untuk keberlanjutan hidup kita,” katanya.
Pernyataan itu disambut teriakan setuju dari massa. Sepanjang aksi, sejumlah spanduk dibentangkan. Di antaranya bertuliskan: "Realisasikan Janji Untuk Rakyat Morowali, Bupati Pembohong dan Morowali Krisis Tata Kelola",
Empat Tuntutan Utama Massa
1) Guru: Segera membayarkan gaji yang tertunda selama tiga bulan. 2) Anggaran: Mengevaluasi perencanaan dan penyerapan anggaran Rp800 miliar yang mengendap. 3) Petani dan Nelayan: Memastikan ketersediaan BBM, pupuk subsidi, dan perlindungan lahan pertanian. 4) UMKM: Mendorong pemerataan ekonomi agar tidak hanya bertumpu pada sektor industri.
Massa menyatakan akan bertahan di kantor bupati hingga Bupati Iksan Abdul Rauf hadir dan memberikan jawaban konkret.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terkait tuntutan massa aksi.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
