Sulteng.WahanaNews.co, Palu - Pertanyaan seputar Kartu Sulteng Sejahtera (KSS) akhirnya terjawab. Jawaban atas keberadaan kartu ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Ma’mun Amir sewaktu hadir membuka Rapat Konsultasi PKK se Sulteng di Sriti Convention Hall, pada Selasa (23/4/2024).
Menurut wagub, semasa kampanye Pilkada 2020 yang lalu, kartu tersebut telah dicabut atau ditarik dari masyarakat sesuai rekomendasi penyelenggara pemilu dengan alasan KSS bukan media kampanye.
Baca Juga:
Kampanye Akbar Agustiar-Edy di Kota Sampit, Dihadiri Kaesang Pangarep
“Bukan media kampanye, tapi isi (program) di dalam kartu tetap kita laksanakan lewat OPD terkait, ”ujarnya meluruskan simpang siur KSS.
Kemudian setelah resmi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulteng, maka lahirlah beberapa program OPD yang merupakan hasil penjabaran dari KSS.
Diantaranya Bantuan Tunai (BANTU) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulteng.
Baca Juga:
Kampanye Akbar, Heri-Sholihin Tekankan ’Perubahan’ untuk Kota Bekasi
Program BANTU menyasar keluarga miskin kategori ekstrem (desil 1) dengan pemberian bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah per tahun dan sudah dimulai sejak 2022.
Lalu, Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng meluncurkan program sekolah gratis tingkat SMA/SMK dan SLB dengan menggunakan dana BOS daerah.
Atas program tersebut, jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur H. Rusdy Mastura dan Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemprov Sulteng menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat :
